Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru


PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA SETELAH ORDE BARU

Iklim  kebangsaan  setelah  orde  baru  menunjukkan  suatu  kondisi  sangat  mendukung  untuk  melaksanakan  sistem  ekonomi  yang   diinginkan   rakyat  Indonesia. Setelah  periode  1945  sampai  1965,  semua  tokoh  negara  duduk  dalam  pemerintahan  sebagai  wakil  rakyat  sepakat  untuk  kembali  menempatkan  sistem  ekonomi  Indonesia  pada  nilai-nilai  yang  telah  tersirat  dalam  UUD  1945. Dengan  demikian  sistem  demokrasi  ekonomi  dan  sistem  ekonomi  Pancasila  kembali  menjadi  acuan  bagi  pelaksanaan  semua  kegiatan  ekonomi. Awal  orde  baru  dimulai  dengan  masa-masa  rehabilitasi,  perbaikan,  hampir  di seluruh  sektor  kehidupan,  tidak  terkecuali  sektor  ekonomi.  Rehabilitasi  terutama  ditunjukkan  untuk  membersihkan  segala  aspek  kehidupan  dari  sisa-sisa  faham  dan  sistem  perekonomian  yang  lama  yaitu  liberal  dan  komunis.

Subjek
Predikat
Objek
Keterangan

DAFTAR PUSTAKA
Djamin Zulkarnain, 1993. Perekonomian Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN CONTOH KASUS

Gambar
PENGERTIAN KONSUMEN Konsumen   adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Perlindungan konsumen  adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA / PENGUSAHA Hak dan kewajiban pelaku usaha / pengusaha  diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 8 / 1999. Hak pelaku usaha adalah: 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabi...
Baca selengkapnya